JAKARTA— Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan sikap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu penegakan hukum atas
komunisme.
Menurut Haris, pernyataan ini bisa dijadikan alat pembenar bagi siapa
pun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik
atau kekerasan.
"Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan
main hakim sendiri," ujar Haris melalui keterangan tertulisnya, Kamis
(12/5/2016).
Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa maraknya operasi anti-komunisme
atau anti-PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan.
Operasi ini, kata dia, terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
Menurut Haris, tujuan dari operasi yang marak pada bulan Mei ini
adalah untuk menolak rencana pengungkapan kejahatan politik Orde Baru
yang militeristis, terutama pasca-menguatnya upaya identifikasi kuburan
massal.
Yang kedua, tujuan dari langkah ini adalah membungkam gerakan
kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat untuk
membongkar berbagai kejahatan negara, baik pada masa lalu maupun yang
kini sedang terjadi.
sumber: Tribunnews
Kamis, 12 Mei 2016
Home »
» Pernyataan Jokowi Terkait Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik
0 komentar:
Posting Komentar